Arah Pendidikan Pemerintahan Baru
Jakarta – Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil Pemilian Umum (Pemilu) 2024 telah dilantik. Ada banyak pekerjaan rumah yang harus segera dituntaskan. Pendidikan menjadi salah satu sektor yang sangat mendesak untuk diperbaiki kualitasnya.
Baca Juga: Uni Eropa Bakal Terapkan Pendidikan Iklim mulai TK sampai SMA
Dari sekian banyak masalah pendidikan saat ini, pengalokasian dan pengelolaan 20 persen anggaran pendidikan dari APBN harus diberi perhatian serius.
Selebihnya, anggaran pendidikan dipecah-pecah. Untuk Kementrian Agama (Kemenag) Rp 62,3 triliun . Dan alokasi terbesar adalah untuk transfer ke daerah dan dana desa yang mencapai Rp 346,5 triliun atau 52 perse. Melihat anggaran pendidikan yang terbagi ke dalam begitu bayak pos itu.
Sejatinya, setelah 15 tahun alokasi anggaran pendidikan 20 persen mega wheel pragmatic dalam APBN telah dipenuhi oleh pemerintah, dengan pendistribusian dan pengelolaan yang baik tentunya, pendidikan dan berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat telah tersedia.
Sebaiknya Terpuast
Pengelolaan Pendidikan dan anggarannya sebaiknya terpusat. Artinya, pengelolaan pendidikan dasar yang selama ini menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota serta pendidikan menengah yang merupakan tanggung jawab pemerintah provinsi.
Memang tak dapat dipungkiri, ada daerah yang berhasil meningkatkan mutu pendidikannya. Namun, harus diakaui pula, masih lebih banyak daerah yang kualitas pendidikannya terkesan jalan di tempat. Ada banyak kepala daerah yang kurang peduli pada peningkatan kualitas.
Selain itu pula, desertrenlasi pendidikan juga mengakibatkan ketimpangan mutu pendidikan antardaerah yang kian menganga. Salah satu penyebabnya, tidak meratanya kualitas guru. Ada daerah yang secara berkala memberikan pelatihan peningkatan.
Perlu Diperbaiki
Bercerkin dari bayakya persolan yang muncul akibat dari desertinalisasi pendidikan yang sejak 2001 lalu dilaksanakan, maka Presiden dan Wakil Presiden yang baru saja dilantik sebaiknya meninjau kembali kebijakan tersebut.
Pola rekruitmen guru juga perlu diperbaiki. Salah satu penyebab kualitas pendidikan Indonesia tidak mengalami kemajuan yang beratti hingga ssaat ini adalah kualitas guru-gurunya yang masih perlu ditingkatkan..
Maka sekali lagi, memperbaiki pola rekruitmne guru menjadi hal yang sangat mendesak dilakukan .Dan utuk memperbaikinya mesti dimulai dari hulu.
Sebab, sekolah seharusnya seorang calon guru belajar dengan suasana kampus berkualitas terbaik, oleh para tenaga pelajar terbaik, dan fasilitas perkuliahan yang lengkap danb modern.
Untukk menghemat anggaran serta demi prinsip elektivitas, di perguan situs slot tinggi keguruan yang berkualitas unggul itu, materi belajhar Program guru Penggerak dan pendidikan potensi guru, dua program yang saat ini sedang gencang-gencangnya dilaksanakan oleh pemerintah untuk menggenjot peningkatan kompetensi perdagogis.
Perencanaan dan penganggaran yang saar ini menjadi kewengangan kementrian Perencanaan pembangunan Nasional (PPN) dan Kementrian Keuangan, sebagaimana diatur daan peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2017, harus ditinjau dalam awal pendidikan.
Sehingga pendistribusian anggaran pendidikan akan lebih baik dan profesional .Dan jika hal itu perlu dapat terwujud, secara perkahan, dengan pengelolaan anggaran yang transparan serta pengawasan yang ketat tentunya, maka sebgaimana telah saya tulis di awal, pendidikan bermutu dan murah yang dapat diakses oleh seluruh.